Bursa kripto Indonesia sebelumnya dikabarkan akan diluncurkan pada akhir tahun 2022. Hal itu diungkapkan Dealstreetasia pada Rabu, mengutip Wakil Menteri Perdagangan Indonesia Jerry Sambuaga.

Berbicara di sela-sela NXC International Summit 2022 oleh WIR Group di Bali, ia menuturkan, inisiatif bursa kripto merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi konsumen di tengah meningkatnya minat terhadap mata uang digital.

Awalnya akan diluncurkan pada 2021, peluncuran bursa ditunda karena rumitnya proses, demikian mengutip dari laporan itu.

“Kami akan memastikan bahwa setiap persyaratan, prosedur, dan langkah-langkah yang diperlukan telah diambil. Ini bukti bahwa kita berhati-hati. Kami tidak ingin terburu-buru karena dapat menyebabkan kami melewatkan sesuatu,” kata  dia seperti dikutip dari Bitcoin, ditulis Senin (5/9/2022),.

Dia menilai, menciptakan bursa butuh banyak persiapan. Pihaknya perlu melihat entitas mana yang harus dimasukkan ke bursa.

“Kedua, kita perlu memvalidasi entitas tersebut. Ketiga, ada modal minimum dan persyaratan lain terkait penyimpanan kustodian, hal-hal teknis,” kata dia.

Baca juga: Ini Dia Alasan Bill Gates Tidak Investasi Kripto!

CEO Tokocrypto Pang Xue Kai percaya bursa kripto dapat membantu meningkatkan jumlah peserta di sektor kripto dan minat dari investor institusi. Tokocrypto adalah salah satu dari 25 bursa kripto Indonesia yang dilisensikan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Bappebti).

“Industri akan tumbuh, kami akan mulai melihat lebih banyak proyek lokal,” ujar dia.

Indonesia mengizinkan perdagangan aset kripto sebagai komoditas tetapi tidak mengakui kripto sebagai alat pembayaran. Pada April, Direktorat Jenderal Pajak Indonesia mengatakan telah menetapkan pajak penghasilan (PPh) atas keuntungan modal dari investasi kripto dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pembelian kripto sebesar 0,1 persen.

Pada Januari, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia memperingatkan bahwa perusahaan keuangan tidak diizinkan untuk menawarkan dan memfasilitasi penjualan aset kripto.

Namun, Menteri Perdagangan negara itu Muhammad Luthfi mengatakan pada September tahun lalu bahwa pemerintah Indonesia tidak akan melarang cryptocurrency seperti yang dilakukan China.

Meskipun demikian, badan Islam terkemuka di Indonesia, otoritas negara dalam kepatuhan Syariah, telah menyatakan cryptocurrency haram, dilarang bagi umat Islam di bawah hukum Islam.

Transaksi Kripto di Indonesia meningkat 1,224 persen menjadi Rp 859,4 triliun (USD 57,5 miliar) pada 2021 dari 64,9 triliun pada 2020, menurut Bappebti.

Dalam enam bulan pertama tahun ini, terdapat 15,1 juta pengguna kripto di Indonesia yang bertransaksi kripto senilai Rp 212 triliun.

 

Sumber

Baca juga: Kapan Bursa Kripto Indonesia Dibuka? Yuk Intip Bocorannya!