PT Garuda Indonesia Tbk resmi keluar dari jeratan pailit dalam proses PKPU. Majelis Hakim PN Jakarta Pusat menerima dan menyatakan sah perjanjian penyelesaian utang Garuda Indonesia yang sudah disetujui kreditur pada 17 Juni 2022.

“Dengan ini menyatakan sah dan mengikat secara hukum perjanjian penundaan utang yang disetujui pada 17 Juni 2022 antara PT Garuda dan krediturnya,” ungkap Hakim Ketua Majelis Kadarisman, dalam sidang yang dilakukan di Ruang Soebekti I, PN Jakarta Pusat, Senin (27/6/2022).

Usai menerima homologasi atau kesepakatan damai dengan kreditur, Perusahaan akan melanjutkan rencana rights issue. Garuda Indonesia resmi merestrukturisasi utang senilai Rp142 triliun yang diproses melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Perusahaan pun segera melaksanakan aksi korporasi setelah kesepakatan damai diperoleh.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra menyebut implementasi rencana bisnis perusahaan akan dilakukan setelah 30 hari pasca pengumuman PKPU atau terhitung sejak Senin 27 Juni 2022.

“Yang jelas, alhamdulillah ternyata tahap ini (PKPU) bisa kita lewati lancar, hari ini dan tentu saja, sesuai dengan kesepakatan hari ini, proses restrukturisasi kita akan dilanjutkan 30 hari, untuk finalisasi dengan semua kreditur, alhamdulillah bisa sampai di tahap ini meski tertunda 1 pekan kemarin,” ungkap Irfan kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (27/6/2022).

Baca juga: Simak Kisah Garuda Indonesia Dalam Menyelamatkan Turbulensi Keuangan

Adapun aksi korporasi yang dibidik emiten dengan kode saham GIAA ini di antaranya melakukan rights issue sebanyak dua kali. Langkah ini untuk memperkuat modal perusahaan.

Rights issue pertama pemerintah akan menginjeksikan Rp7,5 triliun untuk porsi awal restrukturisasi Garuda. Di mana pemerintah mengalokasikan penyertaan modal negara dari cadangan pembiayaan investasi, pembiayaan operasional, dan pendanaan restrukturisasi selama 2022-2023.

Adapun rights issue tahap kedua akan dilakukan pada awal III – IV untuk tambahan pendanaan dari investor strategis. Setelah proses rights issue tahap kedua tersebut, maka persentase kepemilikan saham pemerintah di Garuda minimal sebesar 51%.

“Tentu akan ada penanaman modal pemerintah yang sudah disetujui DPR, dengan syarat tercapai homologasi, dengan sudah homologasi, proses penanaman modal bisa kita lakukan dalam bentuk right issue dan segala macam dan butuh proses yang harus difinalisasi untuk menjaga governance,” tutur dia.

Manajemen juga akan mengoperasikan pesawat dua kali lipat dari jumlah saat ini. Irfan menyebut akan ada 70 armada pesawat yang dioperasikan.

“Tidak mengurangi rute sementara waktu, rute saat ini masuk dalam klasifikasi menguntungkan. Kemungkinan besar akan ditambah frekuensinya, dan kemungkinan beberapa rute yg kita buka belum dibuka, akan dibuka kembali,” kata dia.

Lalu, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang saham (RUPS). Irfan berharap pelaksanaan RUPS segera dilakukan sehingga perusahaan bisa memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 7,5 triliun.

 

Sumber

Baca juga: BRI Oversubscribe 1,53%, Terbesar di Asia