Konflik AS China, Indonesia Kena Imbasnya?

Konflik AS China, Indonesia Kena Imbasnya?

Panasnya situasi Amerika Serikat (AS) dan China belakangan waktu ternyata membuat Indonesia terkena imbasnya. Hal ini terlihat dalam pergerakan rupiah tiga hari terakhir.

Rupiah membukukan pelemahan 3 hari beruntun melawan dolar AS. Berdasarkan data Refinitiv, rupiah melemah 0,13% ke Rp 14.910/US$.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo menjelaskan sentimen negatif dari faktor eksternal sulit sekali dihindari. Sehingga rupiah harus rela melemah, meskipun dolar AS juga tampak tidak begitu perkasa.

“Pelemahan dalam beberapa hari terakhir lebih dipengaruhi faktor eksternal khususnya meningkatnya tensi geopolitik,” ujarnya kepada CNBC Indonesia, Kamis (4/8/2022).

“Selain perang di Ukraina yang belum menunjukkan tanda-tanda resolusi, tensi politik antara AS dan Tiongkok juga meningkat. Tentu perkembangan ini akan mempengaruhi perkembangan pasar keuangan termasuk di Emerging Market,” jelas Dody.

Baca juga: Dampak Perang Rusia-Ukraina ke Indonesia

Dari dalam negeri sendiri, Dody memastikan tidak ada isu yang menjadi kekhawatiran investor. Ekonomi pulih dan kredibilitas kebijakan regulator menjadi daya tarik kuat bagi investor untuk menempatkan modal.

“Dengan fundamental ekonomi yang kuat, prospek yang positif, bauran kebijakan yang kredibel dan daya tarik investasi yang baik, confidence investor dan pelaku pasar terhadap ekonomi Indonesia tetap terjaga dan investasi akan mengalir masuk dalam bentuk FDI maupun portofolio,” paparnya.

Hanya saja situasi global begitu kuat, tidak hanya mempengaruhi Indonesia namun juga pasar keuangan asia dan global. Bank Indonesia (BI) terus memantau perkembangan tersebut.

“Di tengah ketidakpastian yang masih tinggi, dari waktu ke waktu, bisa saja terdapat sentimen negatif jangka pendek khususnya dari eksternal yang mempengaruhi aliran modal dan nilai tukar. Risiko ini akan terus BI cermati dan mitigasi dengan bauran kebijakan,” kata Dody.

Sumber

Baca juga: Transaksi Kripto di Indonesia akan Kena Pajak?