Afghanistan kembali jadi sorotan dunia. Taliban kembali ke pucuk kekuasaan setelah nyaris 20 tahun lengser.

Usai serangan 9 September 2011 yang meruntuhkan World Trade Center, Amerika Serikat (AS) dan sekutunya membombardir Afganistan untuk mencari membekuk Osama Bin Laden dan kelompoknya, Al Qaeda. Mereka diduga membangun basis di Afganistan dengan dukungan rezim Taliban yang tengah berkuasa.

Serangan Asdan sekutunya berhasil mendongkel Taliban dari kekuasaan. Pada Desember 2001, Hamid Karzai menjadi Presiden Afganistan.

Hampir dua dekade kemudian, Taliban kembali merangsek menuju kekuasaan. Setelah Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menarik pasukan pada April 2021, Afganistan bergerak cepat dan kini berhasil merebut mayoritas wilayah Afganistan dari pemerintah. Presiden Ashraf Ghani menyelamatkan diri ke luar negeri, menandai kembalinya Taliban menjadi penguasa de facto di Afganistan.

Sejak tahun 2001, Amerika Serikat diketahui telah menghabiskan sekitar US$ 2,26 triliun untuk membiayai proyek perang di Afghanistan. Hal ini berdasarkan hitungan yang dilakukan oleh Brown University dimana perang di Afghanistan menjadi perang terpanjang bagi Amerika dan harus berakhir kacau dan memalukan.

Dilansir dari Aljazeera, meski belum ada tolak ukur yang jelas untuk menghitung perang terpanjang Amerika Serikat ini, namun gambaran orang Afghanistan yang berkerumun di Bandara Kabul karena mati-matian melarikan diri dari kekuasaan Taliban mencerminkan gagalnya Amerika Serikat menjadikan Afganistan sebagai negara yang berdaulat.

Keinginan Amerika untuk menjadikan Afganistan sebagai negara demokrasi liberal juga perlu diaudit secara menyeluruh karena menghabiskan begitu banyak modal sehingga kegagalan yang sama tidak kembali terjadi di masa yang akan datang.

Untuk membangun sebuah bangsa perlu adanya landasan keimanan yang jelas. Tanpa adanya rasa aman, maka ketidakstabilan dan korupsi bisa tumbuh subur sementara pertumbuhan ekonomi kian lesu.

Menurut perhitungan proyek biaya perang di Brown University, AS telah menghabiskan sekitar US$ 2,26 triliun sejak tahun 2001. Sebanyak US$ 1 triliun digunakan untuk anggaran operasi kontingensi luar negeri departemen pertahanan. Kemudian sekitar US$530 miliar dipergunakan untuk membayar bunga atas uang yang dipinjam pemerintah AS untuk membiayai perang.

Meski telah menghabiskan triliunan dolar, namun ekonomi Afghanistan tidak banyak terbantu dan bahkan menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Presiden Afghanistan Ashraf Ghani bahkan mengatakan 90 persen populasi penduduknya harus hidup dengan penghasilan dibawah US$ 2 dollar per hari. Mirisnya pasar gelap justru berkembang pesat sejak Taliban diusir dari Afghanistan tahun 2001 silam, dimana negara tersebut bahkan menjadi pemasok opium dan heroin.

Kini pembangunan di Afganistan telah kehilangan harapan. Presiden Ashraf Ghani telah melarikan diri dan membiarkan Taliban duduk di kursi pemerintahannya. Sejumlah anggota Taliban bahkan berselfi ria di istana presiden Afghanistan, dan hal ini menjadi hasil yang memilukan dari US$ 2 triliun yang dihabiskan oleh Amerika, serta kegagalan negeri paman sam dalam perang panjang yang berlangsung selama 20 tahun.

Lalu, Bagaimana Nasib Afghanistan di tangan Taliban?

Dilansir melalui BBC, Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan bahwa Afghanistan tidak akan lagi bisa mengakses pinjaman dari lembaga kreditur dunia itu.

Langkah ini menyusul pengambilalihan kekuasaan di Afghanistan oleh kelompok Taliban sejak akhir pekan lalu.

Seorang juru bicara IMF mengatakan kebijakan itu muncul karena “kurangnya kejelasan dalam masyarakat internasional” atas pengakuan pemerintah di Afghanistan.

Tadinya akses pinjaman ke Afghanistan sebesar US$370 miliar dari IMF dijadwalkan tiba pada 23 Agustus.

Kucuran kredit itu merupakan bagian dari respons global IMF atas krisis ekonomi.

Akses ke sumber IMF dalam aset Special Drawing Rights (SDR), yang bisa dikonversikan ke dana dukungan pemerintah, juga telah diblokir.

SDR merupakan unit penukaran di IMF yang berbasis pound sterling, dolar AS, euro, yen, dan yuan.

“Seperti biasa, IMF dipandu oleh pandangan masyarakat internasional,” tambah juru bicara itu.

Kebijakan IMF itu muncul setelah seorang pejabat Amerika Serikat kepada BBC mengatakan bahwa aset bank sentral Afghanistan di AS tidak akan bisa diakses Taliban.

Dalam surat kepada Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, para anggota Kongres mendesak agar Taliban jangan dibiarkan menerima bantuan dukungan AS.

“Potensi alokasi SDR untuk memberikan hampir setengah milar dolar dalam likuiditas tanpa syarat kepada rezim yang dikenal membantu aksi teroris atas AS dan sekutu-sekutunya sangat memprihatinkan,” tulis surat yang ditandangani 17 politisi di Kongres tersebut.

Sebelumnya, kepala bank sentral Afghanistan mengatakan bahwa AS telah menutup akses atas aset-asetnya – yaitu sekitar US$7 miliar di Bank Sentral AS.

Ajmal Ahmady, yang terpaksa keluar dari Afghanistan akhir pekan lalu, mencuit bahwa total cadangan aset di bank sentral Afghanistan hingga pekan lalu sekitar US$9 miliar.

Namun dia memastikan bahwa aset-aset itu tetap aman, termasuk aset likuid seperti obligasi pemerintah AS dan cadangan emas di luar negeri.

“Mengingat Taliban masih masuk daftar sanksi internasional, diperkirakan bahwa aset-aset itu akan dibekukan dan tidak bisa diakses oleh Taliban,” kata Ahmady.

“Bisa kami sebutkan bahwa dana yang bisa diakses Taliban kemungkinan hanya 0,1 – 0,2% dari total aset internasional Afghanistan. Tidak banyak.”

Mata uang Afghanistan, yaitu Afghani, telah turun hingga ke rekor terendah.

Pada bulan yang sama, PBB menerbitkan laporan yang menyatakan bahwa ‘sumber utama pendanaan Taliban tetap pada aktivitas kriminal,’ termasuk peredaran narkotika dan produksi tanaman opium, pemerasan, penculikan untuk minta tebusan, eksploitasi mineral dan pendapatan dari pungutan pajak di wilayah-wilayah penguasaan atau pengaruh Taliban.”

Cepatnya Taliban menguasai Afghanistan menyebabkan IMF membuat keputusan yang mendesak saat akan memberi hampir semua negara anggotanya aset cadangan yang disebut Special Drawing Rights (SDR).

Ini bukan sekadar soal Afghanistan, namun juga memulihkan ekonomi dunia dari krisis akibat pandemi. Dan itu terjadi Senin lalu.

Jadi bila rezim baru di Kabul itu dicoret dari daftar penerima, maka IMF harus bertindak cepat. Dan itu sudah dilakukan setelah memperhatikan apa yang disebut juru bicaranya sebagai “kurangnya kejelasan mengenai pengakuan atas pemerintahan baru itu.”

IMF juga menaikkan kemungkinan bahwa bantuan keuangan bakal digunakan sebagai daya tawar untuk memaksa Taliban tidak kembali kepada cara-cara lama yang dikhawatirkan banyak pihak – dan menurut sejumlah laporan hal itu sudah dilakukan.

Baca juga: Kondisi Global Terus Diawasi, Saham Asia Bergerak Lebih Tinggi

Tags: