KTT G20 – Pimpinan negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia (G20) sepakat menyatakan dukungannya terhadap rencana penerapan pajak perusahaan minimum global sebesar 15%.

Rencana untuk mengimplementasikan ketentuan baru pajak global yang disepakati oleh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) itu akan diberlakukan pada 2023 mendatang.

Dukungan para pemimpin G20, termasuk Indonesia, termuat dalam sebuah draf kesimpulan pertemuan puncak G20 pada 30 – 31 Oktober 2021.

Kami menyerukan kepada OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting untuk mengembangkan model aturan dan instrumen multilateral yang disepakati dalam rencana implementasi untuk memastikan aturan berlaku di tingkat global pada 2023,” demikian bunyi draf kesimpulan tersebut, dikutip Reuters, Minggu (31/10/2021).

Pada Oktober lalu, sebanyak 136 negara mencapai kesepakatan terkait pajak minimum pada perusahaan global.

Kebijakan ini diyakini akan mempersulit ruang gerak raksasa teknologi dunia seperti Google, Amazon, Facebook, Microsoft, hingga Apple untuk menghindari pajak dengan mendirikan kantor di yuridiksi pajak rendah.

“Ini lebih dari sekedar kesepakatan pajak, dan membentuk kembali aturan ekonomi global,” kata seorang pejabat senior AS.

Sebagai informasi, rencana pengenaan pajak minimum global datang dari pemerintah Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Joe Biden pada awal tahun ini.

Rencana disuarakan pada saat forum tujuh negara dengan kekuatan ekonomi terbesar (G7), yang kemudian berlanjut dalam forum G20 dan akhirnya disepakati oleh OECD beberapa waktu lalu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidatonya pada side event KTT G20 yang membahas soal UMKM dan bisnis milik perempuan. Jokowi mengatakan, peran perempuan dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bagi kemajuan bangsa merupakan keniscayaan.

Bagi Indonesia, UMKM adalah sendi utama perekonomian. Indonesia memiliki lebih dari 65 juta unit UMKM yang berkontribusi terhadap 61 persen perekonomian nasional. Di saat yang sama, 64 persen pelaku UMKM Indonesia adalah perempuan sehingga bagi Indonesia, memberdayakan UMKM berarti juga memberdayakan perempuan.

Selain itu, UMKM juga menunjukkan ketangguhan yang cukup tinggi di tengah pandemi. Karena itu, Jokowi mengatakan, G20 harus terus mendorong penguatan peran UMKM dan perempuan melalui sejumlah aksi nyata.

“Pertama, meningkatkan inklusi keuangan UMKM dan perempuan. Inklusi keuangan adalah prioritas Indonesia. Indeks keuangan inklusif kami telah mencapai 81 persen dan kami targetkan mencapai 90 persen di tahun 2024,” jelas Jokowi pada Sabtu (30/10), dikutip dari siaran resmi Istana.

Untuk mencapai hal itu, pembiayaan yang ramah dan akses pendanaan bagi UMKM di Indonesia akan terus diperkuat. Indonesia mengalokasikan 17,8 miliar dolar AS kredit usaha rakyat (KUR) dan lebih dari 2,4 juta pengusaha perempuan telah menerima bantuan ini.

Selain itu, Indonesia juga meluncurkan 1,1 miliar dolar AS bagi Program Produktif Usaha Mikro dan 63,5 persen di antaranya diterima pengusaha perempuan. Khusus untuk pengusaha perempuan mikro dan ultra-mikro, Indonesia mengembangkan skema pemodalan khusus yang disebut program Mekaar “Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera”

Sumber

Baca juga: Pemerintah Berencana Pasang Pajak Crypto, Ini Rinciannya