Kebijakan Devisa RI Diubah! Begini rangkumannya

Melansir CNBC Indonesia, Presiden Joko Widodo resmi merevisi aturan terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2019. Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka meningkatkan cadangan devisa negara karena selama ini hasil ekspor Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Adapun perubahan yang terjadi di PP 1 Tahun 2019 berupa penambahan sektor baru yang masuk ke dalam daftar yang harus menempatkan DHE di dalam negeri. Yang semula hanya sektor pertambangan, perkebunan dan kehutanan dan perikanan kemudian diperluas ke sektor lainnya termasuk sektor manufaktur. Lama waktu devisa parkir di dalam negeri juga akan diatur.

Selain itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sempat mengungkapkan bahwa ternyata revisi kebijakan devisa tersebut merupakan hasil permintaan dari Bank Indonesia (BI).

Baca juga: Cadangan Devisa Naik, Rupiah Libas Dolar AS

Pasalnya, saat ini BI ditugaskan untuk tidak hanya mencatat DHE, namun juga turut membawanya ke dalam negeri.

“Dan memang ada permintaan BI PP 1 nya terkait dengan devisa ini direvisi. Nah kami sedang mempersiapkan untuk itu,” ungkap Airlangga kepada CNBC Indonesia, Selasa (10/1/2023).

Dalam keterangan tersebut, ia juga mengungkapkan bahwa pemerintah dan BI saat ini tengah mempersiapkan penguatan ekosistem dolar di Indonesia untuk bisa menyaingi negara-negara lain. Salah satunya yaitu Singapura yang menjadi tempat favorit para eksportir memarkirkan dolar mereka.

“Jadi, pemerintah berbicara dengan BI agar mempersiapkan ekosistem dolar yang lebih kuat. Jangan sampai ekosistem kita tidak sebanding dengan Singapura misalnya,” ujar Airlangga.

 

 

 

Sumber

Baca juga: PPRE Targetkan Apresiasi Kontrak Baru, Sentimen Positif untuk Saham