Amerika selama bertahun-tahun, laporan pajak dari kepemilikan cryptocurrency atau uang kripto di Amerika Serikat berada di zona abu-abu. Melihat hal itu, Internal Revenue Service (IRS) dan Presiden Joe Biden mulai menyoroti dan bertekad untuk menindak kecurangan pajak.

Seperti dilansir dari CNBC, Kamis (15/7/2021), Presiden AS Joe Biden diketahui tengah mencari cara untuk mengumpulkan uang untuk agenda ekonomi. Kepala IRS, Charles Rettig mengatakan, negara kehilangan sekitar satu triliun dolar setiap tahun terkait pajak yang belum dibayar.

Pemerintah federal sangat yakin akan potensi pendapatan dari pajak yang jatuh tempo sehingga Gedung Putih akan memberikan dana tambahan USD 80 miliar pada IRS sebagai kekuatan baru untuk menindak para penghindar pajak, termasuk pemilik kripto.

“IRS sedang dalam bisnis mengumpulkan pendapatan.Secara historis, mereka menghabiskan USD 1 untuk semua jenis aktivitas penegakan hukum, untuk menghasilkan USD 5. Saya fikir aktivitas penegakan kripto bahkan lebih tinggi dari itu,” kata CPA dan kepala strategi pajak di CoinTracker.io, Shehan Chandrasekera.

Terkait pajak, pada 2019, IRS untuk pertama kalinya secara eksplisit bertanya kepada pembayar pajak apakah mereka telah berurusan dengan mata uang kripto. Pada 2020, IRS meningkatkan permainannya dengan memindahkan pertanyaan mata uang virtual, terkait pengembalian pajak penghasilan tahunan.

Meski demkian, masalah yang lebih besar menurut Shehan ialah banyak pelapor tidak tahu bagaimana menghitung keuntungan dan kerugian modal kripto.Jika masyarakat berdagang melalui perantara, biasanya akan mendapatkan Formulir 1099-B yang menjelaskan hasil transaksi untuk menyederhanakan proses pelaporan.

“Itu tidak terjadi di dunia crypto. Banyak pertukaran crypto tidak melaporkan informasi apa pun ke IRS,” kata Shenan.

Sementara beberapa bursa kripto mulai mengeluarkan formulir pajak yang dikenal sebagai 1099-K. Dalam konteks kripto, formulir ini hanya melaporkan total nilai transaksi.

“Banyak orang yang sebenarnya melaporkan pendapatan mereka secara berlebihan, karena mereka bingung,” ujar Shehan.

Akan tetapi, masalah terbesar yang mendorong ketidakpatuhan adalah kenyataan bahwa peraturan pajak seputar mata uang digital masih disusun, dan dalam keadaan fluktuatif yang konstan.

IRS memperlakukan mata uang virtual seperti bitcoin sebagai properti, artinya mereka dikenai pajak dengan cara yang mirip dengan saham atau properti nyata.

Jika Anda membeli satu bitcoin seharga USD 10.000 dan menjualnya seharga USD 50.000, Anda menghadapi keuntungan modal kena pajak sebesar USD 40.000. Meskipun konsep ini relatif sederhana, tidak selalu jelas apa yang dimaksud dengan nominal yang terkena pajak.

Aturan anggaran 2022 presiden dapat mengarah pada persyaratan pelaporan kripto baru bagi mereka yang berurusan dengan koin digital. ‘Buku Hijau’ Departemen Keuangan AS yang dirilis pada Mei, menyerukan persyaratan pelaporan yang lebih komprehensif untuk kripto, jadi membelanjakan mata uang digital tanpa dilaporkan sama sulitnya dengan membelanjakan uang tunai.

Satu proposal mengharuskan bisnis untuk melaporkan semua transaksi cryptocurrency atau uang kripto dengan nilai lebih dari USD 10.000 atau sekitar Rp 145,10 juta (asumsi kurs Rp 14.510 per dolar AS) kepada IRS. Potensi pukulan besar lainnya bagi pemegang kripto ialah proposal Biden untuk menaikkan tarif pajak tertinggi atas keuntungan modal jangka panjang menjadi 43,4 persen atau naik dari 23,8 persen .

 

Di Indonesia, Pemerintah terus mengkaji penerapan pajak untuk transaksi perdagangan dan aset-aset kripto di Indonesia.

“Rencananya akan PPh (Pajak Penghasilan) final seperti yang berlaku pada bursa efek. Untuk besarannya juga masih kami kaji,” kata Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Indrasari Wisnu Wardhana dalam diskusi Mengelola Demam Aset Kripto secara virtual, Kamis (17/6/2021).

Bappebti bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih membahas rencana pajak penghasilan (PPh) untuk kripto tersebut. Indrasari menyebutkan, saat ini pajak yang dikenakan pada aset kripto masih berupa PPh badan yang ditanggung pedagang aset kripto. Ke depannya, pajak yang akan dikenakan untuk aset kripto adalah PPh final.

Indrasari mengatakan, pajak untuk aset kripto ini dapat menjadi insentif bagi para investor untuk masuk ke pasar kripto di Indonesia. Terutama bagi para investor-investor luar negeri.

Sementara itu, CEO Indodax Oscar Darmawan mengatakan, rencana pemajakan aset kripto mendukung perkembangan pasar kripto di Indonesia. Pemajakan pada aset kripto akan memberikan perlindungan tambahan bagi para investor. Hal ini karena transaksi yang telah dikenakan pajak berarti merupakan transaksi yang diakui negara. “Dengan demikian, transaksinya jauh lebih legal serta meningkatkan legitimasi aset-aset kripto di Indonesia,” katanya.

Baca juga: Pemerintah Berencana Pasang Pajak Crypto, Ini Rinciannya

Tags: