Daftar Negara yang Mengadopsi Bitcoin, Apa Saja?

Negara mana saja yang mengadopsi Bitcoin?

Bank sentral dan regulator suatu negara umumnya menetapkan alat pembayaran yang sah dalam perekonomian mereka. Artinya, bentuk nilai apa pun yang mereka anggap layak menjadi alat pembayaran yang sah dapat digunakan untuk transaksi jual beli Misalnya, uang kertas Rp50.000 dan koin Rp1000 adalah alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Menjadikan Bitcoin (BTC) sebagai legal tender atau alat pembayaran yang sah berarti BTC dapat digunakan untuk membayar suatu produk atau jasa. Namun, bank sentral yang tidak menyatakan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, risiko menerima BTC untuk barang yang dijual akan ditanggung oleh pemilik toko. Jika bank sentral secara eksplisit menyatakan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, maka itu menjadi bentuk resmi pertukaran nilai dalam perekonomian.

Munculnya Bitcoin dan beberapa aset kripto terdesentralisasi lainnya juga telah mengkatalisasi beberapa bank sentral untuk mempertimbangkan mata uang digital sebagai alternatif yang lebih kuat untuk mata uang fiat. Akibatnya, banyak negara termasuk China, Inggris, AS, dan India semuanya mengerjakan mata uang digital bank sentral (CBDC) mereka.

Dengan negara-negara ini, alasan merangkul mata uang digital adalah untuk penelusuran dan kontrol yang lebih baik dari setiap unit uang dalam perekonomian. Penelusuran ini akan membantu mereka menghitung pajak dengan lebih akurat dan mengidentifikasi pencucian uang. Namun yang lebih penting, yaitu menemukan akumulasi kekayaan dan menghasilkan kebijakan untuk mempertahankannya dalam ekonomi mereka.

Baca juga: Sah! Afrika Adopsi BTC sebagai Legal Tender

Meski demikian, bank sentral mulai memasuki mata uang digital. Ada negara-negara memiliki masalah yang lebih mendasar yang mungkin tidak dapat dipecahkan oleh versi digital dari mata uang fiat. Misalnya, negara-negara seperti Argentina dan Venezuela telah menderita hiperinflasi selama bertahun-tahun. Mereka dapat mengatasi dengan bentuk mata uang yang memperoleh nilai jauh di luar ekonomi mereka sendiri. Ada juga negara-negara seperti El Salvador, Panama, Guatemala, dan Honduras, di mana sebagian besar PDB disumbangkan oleh pengiriman uang. Hal ini membuka jalan bagi suatu bentuk pertukaran nilai yang tidak dibatasi oleh batas-batas negara. Misalnya, 24,07% dari PDB El Salvador pada tahun 2020 berasal dari pengiriman uang.

Perlu juga dicatat bahwa rezim yang meluncurkan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah mengklaim membawa inklusi keuangan kepada penduduknya. Namun, inklusi keuangan seringkali harus didahului oleh infrastruktur digital. Tanpa infrastruktur digital, mata uang digital tidak akan mampu menyelesaikan masalah inklusi keuangan dengan sendirinya.

Negara mana saja yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah?

El Salvador adalah negara pertama yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah. Terlepas dari faktor ekonomi makro yang dijelaskan di atas, negara tersebut memiliki pemimpin yang bersedia bereksperimen dengan bitcoin. Sejak itu dia menjadi duta kripto yang setia.

Negara kedua yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah adalah Republik Afrika Tengah (Central African Republic/CAR). CAR kaya akan sumber daya alam seperti emas dan berlian dan memiliki ekonomi berukuran $2,3 miliar. Namun, inklusi keuangan cukup rendah dan mereka bergantung pada pengiriman uang. Selain merangkul Bitcoin, negara tersebut juga mengungkapkan bahwa 20% dari perbendaharaan mereka akan memegang Sango Coin (SANGO), mata uang digital yang akan mencerminkan kesehatan sumber daya alam di negara tersebut.

Baik El Salvador dan CAR telah mengidentifikasi bahwa mereka ingin membuat transfer uang ke negara tersebut lebih murah. Presiden El Salvador Nayib Bukele memproyeksikan penghematan $400 juta dengan pengiriman uang saat negara beralih ke infrastruktur Bitcoin. Menggunakan jaringan Bitcoin Lightning, pembayaran bisa lebih murah daripada metode yang ada.

Sumber

Baca juga: Malaysia akan Adopsi Kripto? Berikut Kabarnya!