Bank Digital sedang di kaji oleh OJK perihal tanggapan Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), Jahja Setiaatmadja ungkap nasib bank digital yang ada di Indonesia. Menurutnya akan hanya tiga bank yang memiliki kemampuan untuk berlanjut.

Dilansir dari CNBC Indonesia, dia mengungkapkan hal ini berdasarkan sejarah bank yang sempat berjumlah 200-an bank pada tahun 1990. Lalu saat ini hanya 7-8 bank besar yang menguasai 60-70% market share.

“Awal tahun 1990, kita punya 200 bank lebih, apa yang terjadi 1998, secara alam terfilterisasi, sehingga sekarang mungkin bank-bank besar 7-8 bank sudah menguasai sekitar 60-70% dari market share. Jadi, bank digital juga demikian saya pikir, hanya tiga yang punya kemampuan untuk berlanjut,” jelasnya dalam wawancara dengan CNBC Indonesia di program Money Talks, dikutip Kamis (12/8/2021).

“Awal tahun 1990, kita punya 200 bank lebih, apa yang terjadi 1998, secara alam terfilterisasi, sehingga sekarang mungkin bank-bank besar 7-8 bank sudah menguasai sekitar 60-70% dari market share. Jadi, bank digital juga demikian saya pikir, hanya tiga yang punya kemampuan untuk berlanjut,” jelasnya dalam wawancara dengan CNBC Indonesia di program Money Talks, dikutip Kamis (12/8/2021).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Heru Kristiyana menyebut, dalam aturan ini, regulator tidak akan membeda-bedakan antara bank umum maupun bank digital. Sebab, di dalam UU perbankan kita hanya mengenal dua bank, Bank Umum dan BPR.

“Kami memang sedang menyiapkan rancangan POJK mengenai bank umum, di dalamnya juga akan mengatur pendirian bank baru, termasuk yang ingin mendirikan bank fully digital,” ujar Heru, dalam Forum VIP, Digital Bank di CNBC Indonesia, Kamis (8/4/2021).

Gayung bersambut, di tengah regulasi yang disiapkan terbit tersebut, sejumlah bank-bank besar tanah air sudah mengantisipasi jauh-jauh hari memasuki era neo bank, bank yang sepenuhnya tanpa cabang alias full digital.

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) misalnya mengakuisisi Bank Royal untuk mendirikan Bank Digital BCA, lalu PT Bank Jago Tbk (ARTO) yang sebagian sahamnya dimiliki Gojek. Sedangkan beberapa nama lebih dulu masuk di pasar, Digibank oleh DBS Indonesia dan Jenius, besutan Bank BTPN.

Lantas, bagaimana OJK menyikapi perkembangan maupun kesiapan mengenai bank digital di Indonesia, berikut ini petikan wawancaranya dengan CNBC Indonesia:

Kami memang sedang menyiapkan rancangan POJK mengenai bank umum, di dalamnya juga akan mengatur pendirian bank baru, termasuk yang ingin mendirikan bank fully digital. OJK tidak mendikotomikan bank digital atau bank umum, di dalam UU perbankan kita hanya mengenal dua bank, Bank Umum dan BPR.

Yang terjadi sekarang, bank tradisional bertransformasi melayani digital, sehingga bank yang fully digital itu belum ada yang kita amati sampai sekarang, beberapa bank sudah melakukan transformasi dari tradisional ke digital, sesuai keinginan nasabah.

Di masa pandemi, kita melihat ada shifting behavior ke digital, tidak lagi transaksi tatap muka, datang ke bank hanya untuk transfer dana atau buka rekening, beberapa bank sudah mengikuti keinginan nasabah mengikuti pelayanan digital.

Sedang kita rancang POJK bank umum, semester I moga moga bisa kita umumkan, strategi kita yang akan ditempuh OJK mengakselerasi digital banking. Pertama, melakukan penguatan tata kelola dan manajemen risiko di teknologi informasi, mendorong penggunanaan IT sebagai game changer.

Kami mengharapkan, bank yang tidak mau move on ke layanan digital pasti akan ditinggalkan nasabahnya. Nasabah menginginkan transaksi lebih mudah menggunakan teknologi, dengan smartphone bisa melakukan apa saja, kira kira itu yang kita inginkan ke depan.

 

Kesiapan bank Indonesia untuk masuk ke digitalisasi seperti apa?

Mau tidak mau bank harus siap, kebutuhan para nasabah sudah seperti itu, kalau tidak siap akan ditinggalkan nasabah, memang perlu kapasitas permodalan yang lebih kuat, teknologi butuh permodalan lebih besar. Bank Jago misalnya, aturan modal inti minimal Rp 3 triliun, mereka sudah menyiapkan Rp 7 triliun, karena kesiapan transformasi ini butuh permodalan cukup kuat melayani teknologi, butuh modal dan SDM andal bisa melayani lebih baik ke depan.

 

Di Singapura ada dua jenis bank digital, bagaimana dengan di Indonesia?

Bank itu gak bedakan apakah menjadi bank digital atau bank umum biasa, aturan Undang-undang kita hanya membedakan Bank Umum dan BPR, rancangan POJK bank umum, akan mengatur bagaimana kapasitas permodalan kalau dia akan dirikan fully digital, harus punya tata kelola lebih baik dalam teknologi, kapasitas permodalan harus mencukupi dan model bisnisnya.

Itu yang akan kita atur dan memang dalam pendirian bank barcnu itu, kita menyaratkan modal bank baru Rp 10 triliun untuk mengantipasi bank melayani layanan digital. Kami sudah melakukan penelitian, kita mendapat kesimpulan, bank yang bisa melayani dengan baik modal intinya Rp 3 triliun sampai Rp 10 triliun. Itu akan kita atur dan sedang kita godok aturannya.

Baca juga: OJK Bawa Kabar Gembira, Bursa Dibanjiri IPO Unicorn & Decacorn

Tags: